Hormati Kegiatan, Belum Akui Pimpinan Alkap *FPDIP-Golkar Ikut Banleg ke Jakarta

RADAR JIGJA; Saturday, 04 February 2012 10:55 BANTUL - Hubungan antarfraksi di DPRD Bantul mulai mencair. Hubungan sempat menegang pascakocok ulang alat kelengkapan (alkap) pertengahan Januari lalu. Cairnya hubungan tersebut menyusul mulai aktifnya anggota Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar dalam kegiatan alkap. Mereka sudah bekerja bersama para anggota fraksi lain yang kini mendominasi pimpinan alkap.  Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar sempat menyatakan siap ”memboikot” seluruh kegiatan yang dijadwalkan alkap. Mereka menilai pimpinan alkap yang terpilih dalam rapat paripurna Senin (16/1) tidak sah. Saat itu, anggota kedua fraksi itu melakukan aksi meninggalkan ruang paripurna. Kini, anggota kedua fraksi itu legawa. Sikap itu dibuktikan sejumlah anggota Fraksi PDIP dan Golkar yang ditugaskan di Badan Legislasi (Banleg). Mereka sudah mulai mengikuti kegiatan alkap yang dipimpin  Aslam Ridlo.  Kegiatan itu ialah konsultasi ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta pada 1 Februari. ”Seluruh anggota Banleg berjumlah 12 orang termasuk dari Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar ikut ke Jakarta,” kata Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto kepada Radar Jogja kemarin (3/2). Arif turut mendampingi Banleg ke Jakarta. Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang ditugaskan di banleg ialah Eko Julianto Nugroho, Basuki Rahmat, Uminto Giring Wibowo, Gunawan, dan Dwi Kristianto. Sedangkan anggota Banleg asal Fraksi Golkar ialah Suwardi, yang sebelumnya menjabat ketua banleg. Menurut Arif, kegiatan banleg ke Depkum-HAM bertujuan untuk berkonsultasi rencana peraturan daerah (perda) akan diterbitkan pada triwulan pertama. Di antaranya, raperda tentang pengelolaan dana bergulir yang merupakan inisiatif Komisi B. Selain itu, raperda pengelolaan GOR Sultan Agung, rumah susun, dan perubahan perda tentang pamong desa. Arif berharap seluruh anggota alkap dapat aktif kembali sehingga kegiatan alkap yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal. ”Keberhasilan program eksekutif tidak lepas dari keaktifan anggota alkap di setiap kegiatan. Apabila rapat dan kegiatan alkap sering tidak kuorum maka yang dirugikan Pemkab Bantul, terlebih masyarakat Bantul,” tegas dia. Eko Julianto Nugroho menepis tudingan Fraksi PDI Perjuangan memboikot kegiatan alkap. Dia menegaskan, sesuai hasil rapat internal Fraksi PDI Perjuangan tetap mengakui komposisi anggota alkap. Hanya saja, Fraksi PDI Perjuangan tidak mengakui keberadaan pimpinan alkap terpilih. ”Kami tidak memboikot kegiatan alkap. Kami masih aktif di alkap. Tapi kami mempertanyakan keabsahan pimpinan alkap terpilih,” kata Eko. Senada dengan Eko, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hanung Raharjo ST mengaku kecewa terhadap tiga pimpinan dewan yang tidak menanggapi surat yang dikirimkan fraksinya sehari setelah kocok ulang alkap. Tidak adanya tanggapan itu membuat fraksinya berniat mengirimkan kembali surat kepada pimpinan dewan. ”Kami akan mempertanyakan lagi,” kata Hanung. Hanung menegaskan, fraksinya menghormati undangan pimpinan dewan dan pimpinan alkap hasil kocok ulang. ”Berkaitan dengan kegiatan alkap, kami menyesuaikan,” terangnya. (mar/amd)