Humas DPD PKS Bantul- 25/4/2012
Kebutuhan masyarakat akan akses bantuan kesehatan di Bantul masih sangat tinggi. Namun dengan perubahan kebijakan pemerintah saat ini membuat mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai hal itu seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Untuk itu, Partai Keadilan Sejahteran (PKS) DPD Bantul Bidang Kebijakan Publik menyelenggarakan diskusi publik kesehatan dengan topik “Kebijakan dan Implementasi Jamkesda di Bantul” dengan menghadirkan drg. Maya Sintawati Panji, MM. (Kepala Dinas Kesehatan Bantul) yang diwakili oleh dr. Bambang, Ketua Bidang Jamkesda Bantul dan Dra. Lestari Hardyaningsih, MM mewakili Kepala Kantor BKKPBKB. Diskusi publik ini diselenggarakan pada tanggal 23/4/2012 jam 15.00-18.00 bertempat di Aula Bank Bantul. Peserta yang hadir adalah pengurus DPD PKS Bantul dan utusan dari DPC se-Kabupaten Bantul.
Dalam sambutannya, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Bantul, Agus Effendi, S.E., yang juga anggota DPRD Bantul, menyatakan bahwa sampai saat ini, masyarakat masih sering menanyakan bagaimana memperoleh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Oleh karena itu, PKS dituntut responsif dan proaktif untuk dapat menyampaikan informasi mengenai Jamkesda tersebut sejelas-jelasnya, jelasnya.
Dra. Lestari Hardyaningsih, MM dalam kesempatan pertama, menjelaskan bahwa pendataan kepesertaan Jamkesda dan Jamkesmas dilakukan di level paling bawah yaitu kader di tingkatan RT hingga kecamatan. Dalam pendataan Jamkesda, calon peserta difokuskan kepada masyarakat yang rawan miskin sedangkan masyarakat miskin dan miskin sekali sudah dilayani oleh Jamkesmas.
Sesi pamungkas diisi oleh Bpk. Bambang. Beliau menjelaskan mengenai apa saja yang dapat dilayani dan tidak dilayani oleh Jamkesda serta prosedur. Selain itu, Bpk. Bambang juga memaparkan prosedur pengajuan klaim serta rumah sakit yang dilayani oleh Jamkesda.
Peserta sangat antusias dengan diskusi ini. Salah satunya Bpk. Sarmuji. Beliau menyampaikan bahwa banyak pasien yang tidak tahu apakan ia masuk dalam penjaminan atau tidak. Selanjutnya apakah di Bantul sudah ada Jamkesda mandiri. Sementara itu, Pak Arif Haryanto, Wakil Ketua III DPRD juga menanyakan apakah masyarakat harus proaktif untuk menanyakan kadernya atau sebaliknya.
Diharapkan setelah acara diskusi ini, pengurus PKS di Bantul mendapatkan penjelasan yang utuh sehingga dapat membantu menginformasikan kembali kepada masyarakat, pungkas Agus Effendi.
Simak lebih lanjut kliping-kliping beritanya dibawah ini:
Harjo (24/4/2012)
Bernas (25/4/12)
Radar Jogja (25/4/12)
