Dana sertifikasi Rp 11 miliar belum disalurkan

kliping dari harjo dan tribun terkait dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi D, Jupriyanto, mengeai belum disalurkannya dana sertifikasi guru sebesar Rp 11 miliar.

harjo, hal. 4 tanggal 13 maret 2013

tribun, hal. 14 tanggal 13 maret 2013

BEBASKAN BIAYA AMBIL SUSU!

Radar Jogja hal. 3, 12 maret 2013

Ketua DPD PKS Bantul yang sekaligus Wakil Ketua Komisi D, Jupriyanto, S. Si, mengatakan bawha anggaran untuk program susunisasi pada APBD 2013 sebesar Rp. 3, 3 miliar.  

Bakal Caleg PKS Dimodali Rp 150 Juta untuk Kampanye

TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bantul, akan diberikan sokongan dana kampanye untuk Pemilu 2014 mendatang.

Setiap bacaleg di masing-masing daerah pemilihan (dapil), akan disediakan dana lebih dari Rp 150 juta untuk biaya kampanye.

"Kemungkinan tahun ini dana kampanye untuk setiap dapil yang akan diberikan untuk dana kampanye bersama tujuh sampai delapan caleg lebih dari Rp 150 juta," ujar Ketua DPD PKS Bantul, Jupriyanto ditemui di kantornya, Senin (11/3/2013).

Jupri menjelaskan, dana tersebut akan digunakan bersama-sama untuk kampanye seluruh caleg yang ada di masing-masing dapil, seperti banner, stiker, kampanye terbuka dan biaya saksi.

http://www.tribunnews.com/2013/03/12/bakal-caleg-pks-dimodali-rp-150-juta-untuk-kampanye

Kedaulatan Rakyat, hal. 3,  6/2/2103

Agus Effendi, Ketua Komisi A DPRD asal PKS mengatakan bahwa inilah dinamika politik. Kita tetap berpegang teguh pada asas hukum praduga tak bersalah.

PKS DIY Gelar Musykerwil

YOGYA (KRjogja.com) - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) DIY menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil)di Gedung Olahraga SMPIT Abu Bakar Ash Shidiq, Yogyakarta, Minggu (30/12/2012).

Ketua DPW PKS Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr Sukamta menjelaskan dalam Musyawarah Kerja Wilayah menjelaskan pandangan masyarakat terhadap partai politik semakin pesimis, namun tidak ada alternatif pilihan lain untuk menentukan masa depan negara kecuali melalui pemilihan umum (pemilu).

"Rakyat tidak ada pilihan lain selain memilih calon pemimpin lewat pemilu. Hanya partai politik yang memiliki hak untuk ikut dalam pemilu." ujar Sukamta melalui keterangan tertulisya.

Sukamta menambahkan partai politik memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa perubahan negara pada kondisi yang lebih baik. Tidak perlu menganggap parpol lain sebagai musuh, karena tantangan sesungguhnya ada pada diri sendiri.

"Semua parpol sah memiliki amanah yang tidak mudah, dan kita tidak perlu melihat partai lain sebagai musuh atau lawan. Lawan utama kita justru ada pada diri sendiri." tambahnya.

Sukamta menambahkan Muskerwil ini sebagai 'peluit' bagi semua kader untuk memulai kerja-kerja dengan orientasi perubahan masa depan Indonesia menuju arah yang lebih baik. (Tom)

Tomi Sujatmiko | Minggu, 30 Desember 2012 | 13:58 WIB 

lihat di http://krjogja.com/read/156393/pks-diy-gelar-musykerwil.kr

PKS Bantul mengadakan Seminar Tentang Peran Ganda Perempuan

Harjo, 26 Desember 2012

PKS Ikut mensemarakkan Peringatan Hari Ibu 22 Desember

Bantul- Selama ini, perempuan masih mengalami kesulitan dalam menjalankan peran membangun ketahanan keluarga sekaligus berpartisipasi dalam membangun ketahanan masyarakat. Padahal perempuan mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memaksimalkan potensi dirinya demi meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

Untuk itu, dalam rangkaian Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember lalu, Biro Jaringan Lembaga Wanita DPD Partai Keadilan Sejahtera Bantul telah mengadakan Seminar mengenai “Peran Ganda Perempuan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa” di ruang Paripurna, DPRD Bantul pada hari Ahad, 23/12/12.

Seminar ini dibuka oleh Asekda Bantul, Drs. Mardi Ahmad, mewakili Bupati Bantul. Panel menghadirkan Ibu Sri Hartati (Badan Pemberdayaan Perempuan DIY), Pihasniwati, S. Psi. (Direktur dan Owner PPT Metamorfosa Yogyakarta, dosen Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga dan Dr. Siti Urbayatun (Ketua Prodi  Magister Psikologi Profesi UAD, Ketua Ikatan Psikologi Klinis DIY).

Ketua panitia, dr. Ani Yuni Hastuti menyampaikan kepada Harian Jogja bahwa maksud seminar ini adalah memberikan pemahaman yang benar tentang peran ganda perempuan, membuka kesadaran dan evaluasi kepada perempuan untuk dapat menjalankan peran gandanya dengan baik, dan menjaga hubungan antar peran ganda perempuan dengan terciptanya stabilitas serta harmonisasi dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Hartati mengatakan, “dari sisi regulasi dan program yang diluncurkan pemerintah sesungguhnya banyak hal yang dihasilkan oleh BPPM, hanya saja informasi terkait perlindungan anak dan perempuan tidak banyak diketahui masyarakat. Perlu sosialisasi yang masif agar terbentuk masyarakat yang ramah terhadap anak dan perempuan.

Sedangkan Pihasniwati menyampaikan bahwa perubahan dari atas atau pemerintah memang tidak terlalu menguntungkan dari sisi percepatan bergulirnya perubahan menjadi lebih baik, maka sarannya adalah memulai dari diri sendiri, dari yang kecil tapi konkrit perlu segera dimulai.

“Memberikan  membiasakan menyapa/menasihati dalam kebaikan adalah satu langkah efektif, selama hal itu didorong niat tulus dan penuh cinta pada lingkungan agar terbentuk kondsi yang lebih baik. Kepekaan sosial  perlu diwujudkan pada lingkungan terdekat kita masing-masing. Menjadi Ibu tidak hanya untuk anak biologis, tapi juga bagi anak-anak di lingkungan sektiar kita,” ungkap Beliau.

Terakhir, Siti Urbayatun mengatakan bahwa sesungguhnya tak ada perempuan yang menganggur, “Selain karena tugas domestiknya, perempuan yang tidak bekerja di sektor formal juga disibukkan dengan tugas kemasyarakatan. Jadi sesungguhnya ibu rumahtangga juga melakukan peran ganda”, katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD PKS Bantul, Jupriyanto, S. Si., yang juga anggota DPRD Bantul menegaskan bahwa DPD PKS Bantul menyediakan kesempatan kepada perempuan untuk aktif mengisi ruang-ruang publik serta tampil di depan masyarakat. “Oleh karena itu, PKS mengajak masyarakat untuk kembali merenungi dan memberikan penghargaan terhadap peran para perempuan khususnya ibu-ibu kita.,” Pungkas Jupriyanto.

Sekian

Bukti lemahnya pengawasan, Pemkab wajibkan ayam mati dimusnahkan

Radar hal. 5 tgl 1/9/12

Arif Haryanto, Wakil Ketua III DPRD Bantul mengatakan Pemkab memperketat pengawasan. Tidak hanya itu, Pemkab harus mengajak kalangan Ibu-Ibu PKK ikut mengawasi keberadaan usaha makanan rumahan yang ada di sekelilingnya.